TABEL DENDA TILANG

Walaupun hampir kadaluarsa, tidak ada salahnya kami memposting tentang tabel denda tilang ini. Sambil menunggu pemberlakuan UU LAJ No.22 Tahun 2009 yang rencananya akan diberlakukan tahun 2010. Sekiranya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang membutuhkan (terutama yang sering berpergian di wilayah Jakarta)

TABEL DENDA TILANG

UNTUK WILAYAH DKI JAKARTA

Sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHAP, khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan besarnya denda titipan melalui Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.697/Pen.Pid/2005/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2005 tentang Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan.

Besarnya denda titipan tersebut ditentukan oleh kategori jenis pelanggaran (ringan, sedang dan berat) dan jenis kendaraan yang melanggar yaitu kendaraan tidak bermotor, sepeda motor, mobil penumpang pribadi, mobil penumpang umum, pick up, bus/truk dan truk gandeng.

Keterangan:

  • A merupakan kendaraan tidak bermotor
  • B merupakan sepeda motor
  • C merupakan mobil penumpang pribadi
  • D merupakan mobil penumpang umum
  • E merupakan pick up
  • F merupakan bus/truk
  • G merupakan truk gandeng

Semua denda tersebut dalam ribu (000,00) rupiah (Rp)

NO

KLASIFIKASI PASAL

JENIS PELANGGARAN

JENIS KENDARAAN PELANGGAR

DAN UANG TITIPAN DALAM RIBU RUPIAH

A

B

C

D

E

F

G

R i n g a n

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Psl. 91 (1) & (2) PP43/93 Kewajiban pejalan kaki untuk berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan baginya atau  ada bagian jalan yang paling kiri bila tidak terdapat bagian jalan yang dimaksudkan dan  menyeberang  ditempat yang telah ditentukan.

20

-

-

-

-

-

-

2

58 Yo Psl. 17 (1) UULAJ Mengemudikan kendaraan tidak bermotor tanpa memenuhipersyaratan rem, lampu, tuter bagi kendaraan tidak bermotor.

30

-

-

-

-

-

-

3

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 8 (1) A UULAJ Yo Psl. 17 3) & (4) PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar rambu-rambu perintah atau larangan

-

30

50

60

60

100

150

4

61 (1) Yo Psl 23 (1) d Yo Psl 8 (1) bUULAJ Yo Psl 21 (1) & (4) PP 43/1993 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan yang berupa garis utuh membujur tunggal atau  ganda gerakan LL/Jalur.

-

20

50

60

60

100

150

5

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yp Psl 8 (1) dUULAJ Yo Psl. 22 (2) PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan sebagai garis  berhenti bagi kendaraan  bermotor yang diwajibkan oleh  alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.

-

20

50

60

60

100

150

6

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 8 (1) C UULAJ Yo Psl. 29 PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar ketentuan cahaya yang  diberikan alat pemberi isyarat lalu lintas.

30

20

50

60

60

100

150

7

61 (1) Yo 8Psl. 23 9(1) d Yo Psl. 55a PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan  lain dipersimpangan atau  dipersilangan sebidang.

30

20

50

60

60

100

150

8

61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo 55b PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan  lain yang sedang memberi  kesempatan menyeberang  pejalan kaki atau  pengendara sepeda.

30

20

50

60

60

100

150

9

61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl 65 PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas sebagai  yang dimaksud ayat 1 Psl 65 PP 43/1993.

30

20

50

60

60

120

150

10

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 23 (1)Psl 22 (1) UULAJ Yo Psl 66 (2) PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar tanda berhenti atau parkir di tempat-tempat tertentu.

-

20

50

60

60

100

150

11

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 22 (1)d Yo Psl. 71 (2) b PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar isyarat bunyi yang  mengeluarkan  suara tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

-

20

50

60

60

100

100

12

61 (1) yo Psl 23 (1) d Yo Psl 22 (1) Yo Psl 72 PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar penggunaan isyarat peringatan dengan bunyi sirene.

-

20

50

60

60

100

150

13

51(1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 73 (1) e PP 43/9 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pada waktu malam  hari atau dalam keadaan gelap untuk menyalakan lampu utama, dekat lampu posisi depan dan belakakang, lampu tanda nomor kendaraan.

-

20

50

60

60

100

150

14

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (1) e PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali kendaraan bermotor tertentu sebagaimana Psl 72 PP43/93.

-

20

50

60

60

100

150

15

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (2) b PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu petunjuk arah waktu akan membelok atau membalik arah.

-

20

50

60

60

100

150

16

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (2) c PP 43/93 Pengemudi bus sekolah melanggar kewajiban untuk  menyalakan lampu tanda  berhenti waktu menurunkan atau menaikkan penumpang.

-

20

50

60

60

100

150

17

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (2) c PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang menyangkut barang tertentu sebagaimana  yang dimaksud pasal 64 PP 44/93.

-

-

50

80

80

100

120

18

61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 80 PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kecepatan maksimum yang  diijinkan untuk kendaraan bermotor.

-

50

100

100

100

200

250

19

61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl 124 (1) b PP 43/93 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan kendaraan bermotor ditarik oleh lebih dari satu kendaraan bermotor.

-

30

50

100

100

150

150

20

61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl 124 b PP 44/1993 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menggunakan alat penarik yang kaku apabila kendaraan bermotor yang ditarik memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4000 kg.

-

-

50

50

50

80

100

21

61 (1) Yo Psl. 23 (1) c UULAJ Yo Psl.69 & 70 PP 44/1993 Kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau  penumpang sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa dilengkapi rumah-rumah

-

20

50

50

50

80

100

S e d a n g

22

56 (1) Yo Psl. 13 (3) UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi  tanda bukti lulus uji bagi mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandeng dan kendaraan khusus di jalan.

-

-

50

100

100

150

250

23

57 (2) Yo Psl. 14 (2) UULAJ Yo Psl 197 (1) & (3) PP 44/93 Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK atau STCKbeserta BTCK.

-

40

100

100

100

200

250

24

57 (2) Yo Psl 14 (2) UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi TNKB/TNCK yang sesuai dengan ketentuan.

-

30

80

80

80

150

200

25

59 (1) Yo Psl 18  (1)  UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan SIM sesuai ketentuan.

-

50

100

100

150

200

250

B e r a t

26

54 Yo Psl. 12 (1) Yo Psl. 34 UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor untuk mangangkut orang atau barang tidak sesuai dengan peruntukan (kecuali yang dimaksud ayat 1 Psl. 3 PP 41/93).

-

50

100

100

150

200

250

27

54 Yo Psl. 12 (1) UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan  persyaratan tehnis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung.

-

50

100

100

150

250

250

28

54 Yo Psl. 12 (1) Yo Psl. 7 UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan  kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu

-

50

100

100

150

200

250

About these ads

23 gagasan untuk “TABEL DENDA TILANG

  1. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali, hanya saja kok saya barusan kena tilang nominalnya lebih tinggi dari yang ada di tabel ya ? itu kalo mau komplain bisa gak ya ?

    Jadi saya kena tilang karena melanggar lampu merah + SIM saya sudah expired (kena pasal 61(1) dan 59(2)) harusnya kalo dari tabel itu kan 20 + 50 = Rp.70000 tapi kena tilang 175.600 ^^

    • Tabel denda tilang yang diputuskan melalui Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.697/Pen.Pid/2005/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2005 tentang Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan merupakan denda tilang yang berlaku khusus di wilayah DKI Jakarta dan menjadi acuan bagi petugas dilapangan dalam memberikan keterangan kepada pelanggar. Pada dasarnya, besaran denda tilang ditentukan dalam sidang pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri setempat.
      Bila “OKNUM” petugas dilapangan memberikan Tilang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka saran kami untuk tidak melakukan “DAMAI DITEMPAT” dan laporkan pada instansi terkait (Provoost).

  2. Kira-kira table denda tilang tersebut pada bulan ini masih berlaku? dan untuk pemberlakuan UU LAJ No.22 Tahun 2009 apakah akan di sosialisasikan kepada masyarakat, saya harap di sosialisasikan terlebih dahulu agar tidak di manfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan agar masyarakat dapat lebih patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas

  3. Denda Tilang yang berlaku saat ini masih mengacu pada Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.697/Pen.Pid/2005/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2005 tentang Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan dan akan diganti bila UU LAJ No.22 Th.2009 diberlakukan dan akan ada ketetapan baru sesuai mekanisme yang berlaku.

    Kami ucapkan terimakasih atas sarannya atas sosialisasi UU dimaksud. Tentunya semua jajaran Polri akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya dengan pemasangan spanduk-spanduk yang berisi pasal-pasal yang tertera pada UU LAJ No.22 Th.2009 di hampir setiap persimpangan jalan.

  4. pak polisi yang saya hormati, saya mau tanya jika melanggar garis putih di lampu merah dendanya berapa jika kita mengikuti sidang, apakah bebas dari korupsi saat sidang berlangsung ? kira2 proses sidang berapa lama ? dan kenapa dari waktu kena tilang sampai sidang lama sekali yaitu 2 pekan ? terima kasih atas jawabannya, semoga polisi tetap konsisten untuk melindungi dan melayani masyarakat …

  5. Untuk pelanggaran marka jalan sesuai Pasal 61 (1) Yo Pasal 23 (1) d Yo Psl 8 (1) bUULAJ Yo Psl 21 (1) & (4) PP 43/1993 setahu kami besar denda sesuai tabel adalah Rp.20.000; bagi pengendara sepeda motor dan Rp.50.000; bagi pengendara roda empat.

    Seperti yang kami sarankan, pelanggar dapat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan catatan tidak berhubungan dengan calo sehingga dapat menilai sendiri jalannya persidangan. Sidangnya sendiri tidak memakan waktu lebih dari 30 menit.

    Untuk tenggang waktu yang diberikan oleh petugas untuk menghadap sidang, biasanya mengikuti jadwal sidang dari PN setempat. Sebagai contoh ; untuk wilayah Jakarta Selatan waktunya adalah hari Selasa minggu ke-2 dan ke-4.

    Terima kasih kembali, do’akan terus pak agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk masyarakat.

  6. Yth Pak Polisi,

    Saya mau tanya apakah tabel denta tilang per-2005 untuk wilayah DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.697/Pen.Pid/2005/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2005 masih berlaku, mengingat UU No. 22 tahun 2009 telah diberlakukan?

    Di pasal 267 ayat 4 UU No. 29/2009 yang baru berlaku tersebut, menyatakan bahwa apabila pelanggar mengakui kesalahannya dan tidak dapat menghadiri sidang, denda yang harus dibayarkan adalah sebesar denda maksimal.

    Mohon penjelasannya, apabila pelanggar meminta slip biru, denda tilang resmi yang harus dibayarkan mengacu pada tabel denda tilang per-2005 atau mengacu pada UU 22/2009 (denda maksimal)? Bila mengacu pada UU 22/2009 apakah berarti tabel denda tilang per-2005 sudah tidak berlaku lagi?

    Terimakasih banyak pak.

  7. Terimakasih kepada Bpk Yuli atas pertanyaannya.

    Saat ini memang UU RI No.22 Tahun 2009 telah diberlakukan dan besaran denda tilang untuk pelanggar dapat di lihat di Undang-undang dimaksud.
    Dengan demikian, maka Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.697/Pen.Pid/2005/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2005 tentang besaran denda tilang di DKI Jakarta dinyatakan TIDAK BERLAKU lagi.

    Besaran denda tilang yang tertera pada UU RI No.22 tahun 2009 tersebut bersifat Nasional dan keputusan untuk besar biaya dendanya ditentukan oleh Hakim / pengadilan setempat dengan mengacu pada UU tersebut.

    Kedepannya kami akan Up date kembali tentang UU No.22 tahun 2009.

  8. Dari ketentuan yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal yang tersebut di atas tidak disebutkan jenis pelanggaran yang spesifik terhadap pengguna jalan yang melanggar 3 in 1. Pada tanggal 16 November 2010 lalu Saya keluar tol Kuningan tepat jam 19:00. Di perempatan lampu merah Kuningan tepat jam 19:02 berdua dengan sahabat Saya. Tiba-tiba petugas menghampiri Saya bahwa telah terjadi pelanggaran di Jalur 3 in 1 tersebut. Kita menjelaskan kepada petugas dengan menunjukan bahwa jam kami sudah 19:02′. Tapi petugas menunjukan jam kepada kami bahwa baru jam 18:56′. Hal seperti ini apakah tidak ada sama sekali toleransi terhadap waktu dengan adanya perbedaan sekecil itu. Karena masing-masing punya pegangan waktu dan alasan, dan memang karena itu Saya pun keluar karena ada alasan waktu sudah bisa melewati jalur tersebut. Bagaimana mengenai tanggapan ini..?

  9. Kepada Bpk Dede R. Suradi, dapat kami jelaskan bahwa setiap pelanggar yang memiliki alasan kuat untuk menolak pelanggaran yang disangkakan, kami sarankan untuk tidak menandatangani blanko tilang. Sehingga pada saat pemberian Tilang, maka Bpk berhak mendapat lampiran Tilang yang berwarna merah. Dengan demikian, Bpk dapat mengikuti dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya di persidangan dimana Bpk (sbg tersangka pelanggar) dapat beradu argumentasi dengan petugas yang melakukan penindakan di depan majelis hakim.

    Besar harapan kami, bagi warga masyarakat yang memiliki permasalahan yang sama untuk tidak “alergi” terhadap pengadilan / persidangan. Sehingga kedepannya Polri akan berkembang dan maju secara profesional.

    Demikian penjelasan singkat kami, semoga berkenan.

    Terima kasih.

    • Setahu kami… dalam UU LAJ No.22 Tahun 2009 tidak ada pasal 2017. Mungkin yang dimaksud adalah Pasal 112 dan pasal 113 yang isinya :

      Belokan atau Simpangan
      Pasal 112

      (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
      (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
      (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

      Pasal 113

      (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
      a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
      b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
      c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
      d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
      e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
      (2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

      Sedangkan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi sesuai pasal :

      Pasal 294

      Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

      Pasal 295

      Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

  10. Assalamualaikum Pa,.
    Mau Tanya,..
    Saya keNa tilang dengan melanggar tidak ada SIM sedangkan saya mash pelajar, dan memakai helm yang bukan SNI,..semua itu denda berapa Ya pa??
    Mohon bantuannya

  11. pak polsek pancoran yang terhormat sy btuh informasi masalah tilang slip biru:

    saya kena tilang, dengan pasal 288 dan 287, dan saya minta slip biru, setelah dikasih sya suruh bayar ke bank bri, yang ditunjuk
    yang sya mau tanyakan :
    1.berapa denda yang harus di byar ke bank bri dengan kesalahan pasal tersebut.
    2 klau seandainya sy tidak bayar ke bank bri, apakah saya bisa mengikuti mengikuti sidang.
    dan apakah denda nya sama dengan denda yang di bayar di bank bri

    Mohon infomasi pak polisi…
    terima kasih

  12. pak polisi,
    saya mau tanya, hari ini saya ditilang karena menerobos lampu merah
    saya mendapatkan surat tilang biru dengan denda 500.000,- dan ketika saya tanya no rekening agar saya bisa langsung membayar denda tapi si pak polisi tidak tau.
    yang mau saya tanyakan berapa denda tilang yg sebenarnya krn kesalahan saya tadi kenapa langsung diminta 500.000,-
    dan ke nomer rekening berapa saya harus membayar denda tilangnya?

    mohon informasinya
    terimakasih

  13. Yth. Bapak Polisi yg terhormat,

    menanggapi jawaban bapak mengenai jawaban berikut:

    Kepada Bpk Dede R. Suradi, dapat kami jelaskan bahwa setiap pelanggar yang memiliki alasan kuat untuk menolak pelanggaran yang disangkakan, kami sarankan untuk tidak menandatangani blanko tilang. Sehingga pada saat pemberian Tilang, maka Bpk berhak mendapat lampiran Tilang yang berwarna merah. Dengan demikian, Bpk dapat mengikuti dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya di persidangan dimana Bpk (sbg tersangka pelanggar) dapat beradu argumentasi dengan petugas yang melakukan penindakan di depan majelis hakim.

    Besar harapan kami, bagi warga masyarakat yang memiliki permasalahan yang sama untuk tidak “alergi” terhadap pengadilan / persidangan. Sehingga kedepannya Polri akan berkembang dan maju secara profesional.

    Demikian penjelasan singkat kami, semoga berkenan.

    Terima kasih.

    saya merasa bahwa pada prakteknya tidak pernah bisa seorang warga negara/pengguna jalan memberikan argumentasi pada saat disidang karena hakim akan segera membacakan besarnya denda dan jenis pelanggaran dengan alasan bahwa jumlah kasus yg ditangani/disidang ada saat tertentu itu sangat banyak sehiingga tidak memungkinkan bagi seorang hakim untuk melakukan prosedur tersebut.
    Saya cukup kecewa dengan jawaban yg bapak tulis karena semua jawaban yg ada adalah jawaban yg sesuai keadaan ideal tapi sama sekali bertolak belakang dengan kenyataan yg ada.

    Hasil analisa saya adalah bahwa negara ini tidak akan pernah bisa maju dalam hal penegakan hukum dan penerapannya sebelum semua ini bisa dijalankan sesuai dengan aturan yg berlaku.

    Terima kasih.

  14. *kenapa jika sepeda montor yg tidak membawa STNK hanya membayar denda saja Rp 40.000,- kok dibebaskan ya saat ada razia polisi??
    kan sebenarnya polisi itu tidak tahu pasti apakah kendaraan itu bersih atau bermasalah dalam arti apakah itu memang kendaraan miliknya ataukah itu kendaraan hasil curian bukan???
    *kan sebaiknya bukankah kendaraan itu disita terlebih dahulu dan si pemilik harus membawakan STNK milik dia dan membayar denda baru dapat dilepaskan??
    *jika hanya membayar denda saja bukan kah sama artinya pencurian akan semakin marak dan bisa membayar denda setelah itu bebas melanggang??

  15. pak polisi saya mau nanya???
    kalau kita menerobos lampu merah kena tilang gak???
    trus kalau lampu merahnya gak nyala, lampunya kena tilang gak??
    karna lampunya melalaikan tugas harus kena tilang dong!!!!!!!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s